Galeri Film

Counter

Pengunjung :
92799
TodayToday54
This MonthThis Month2966
All DaysAll Days92799

Arsip

Powered by ArtTree
PDF

Ruang Terbuka Hijau dan Urban Farming di Kota Surabaya

 

Jika kita berjalan-jalan keliling Surabaya kini, banyak yang berpendapat bahwa kota ini menjadi lebih bersih dan asri. Ruas jalan mulai diperhatikan penghijauannya. Inisiatif muncul dari pemerintah maupun warga. Kekhawatiran terhadap perubahan iklim serta kondisi lingkungan yang semakin tidak sehat memaksa kita untuk membenahi disana-sini. Akan tetapi, upaya-upaya ini masih perlu digaungkan, agar memperhatikan lingkungan alam tidak sekedar soal trend semata, melainkan kesadaran bersama untuk mewujudnyatakan budaya baru ramah lingkungan.

Tengok saja ruas-ruas jalan yang mulai dihijaukan kembali. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya nomor 03 tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya pasal 35 ayat 1, proporsi luas ruang terbuka hijau ditetapkan dan diupayakan secara bertahap sebesar 20% dari luas wilayah kota. Luas wilayah seluruh Kota Surabaya 32.637,75 Ha artinya

 

 

luasan yang harus diperuntukkan ruang terbuka hijau sebesar 6.527,55 Ha. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kota Surabaya 2013, kondisi eksisting ruang terbuka hijau seluas 171,68 Ha. Luasan tersebut terdiri dari 103,29 Ha taman kota, 30,64 Ha lapangan olahraga, dan 37,75 Ha makam. Perlu upaya keras untuk mewujudkan 6.247,47 Ha lahan sebagai ruang terbuka hijau.

Menurut Peraturan Daerah Kota Surabaya nomor 07 tahun 2002, tentang pengelolaan ruang terbuka hijau disebutkan bahwa ruang terbuka hijau tak hanya berupa hutan kota, melainkan kawasan hijau yang berfungsi sebagai pertamanan, rekreasi, permakaman, pertanian, jalur hijau, dan pekarangan.

Dalam ruang terbuka hijau diwajibkan adanya kegiatan penghijauan yaitu tentunya dengan budidaya tanaman sehingga terjadi perlindungan terhadap kondisi lahan. Peraturan daerah itu menyebutkan dengan jelas bahwa pengelolaan ruang terbuka hijau menjadi tanggungjawab tak hanya pemerintah, bahkan sektor swasta, dan warga yang bertempat tinggal di Kota Surabaya.

Ketentuan detail tentang berapa jumlah pohon pelindung yang menjadi tanggung jawab masing-masing pihak per luas bangunan yang didirikan pun diutarakan dalam peraturan tersebut. Pemerintah Kota Surabaya lewat Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya tahun 2009 mengutarakan strategi penambahan ruang terbuka hijau antara lain sebagai berikut :

 

Jenis ruang terbuka hijau Luas wilayah
yang direncanakan (Ha)
Prasarana lingkungan 92,5
Boezem 47,31
Lapangan/taman 38,56
Makam 69,86
Pedestrian 1,3
Urban Farming 26,35

 

Berdasarkan rencana tersebut, artinya pemerintah kota berkomitmen merealisasi 275,88 Ha lahan di Kota Surabaya yang difungsikan sebagai ruang terbuka hijau.

Lahan pertanian sebagai penopang kebutuhan pangan termasuk salah satu ruang terbuka hijau yang akan direalisasikan. Lahan pertanian dalam konteks pembangunan di perkotaan seringkali tak menjadi prioritas, selalu dialihfungsikan menjadi pusat industri, pusat perdagangan, atau pemukiman. Lahan pertanian di Surabaya mengalami nasib yang sama.

“Lahan sawah kita menurut data tahun 2007 tinggal 1400 Ha. Lahan pekarangan makin meningkat, data akhir tahun 2007 dari Dinas Pertanian, lahan pekarangan menjadi 13.000 Ha. Itu akibat lahan sawah beralih fungsi menjadi pemukiman, sehingga lahan pekarangan yang meningkat”, ujar Oniek Kestiana selaku Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kota Surabaya. Hal ini menyebabkan masyarakat Surabaya amat ketergantungan dengan daerah-daerah lain di sekitarnya dalam hal penyediaan bahan pangan.

Peraturan Daerah nomor 07 tahun 2002 mencantumkan kawasan hijau pertanian sebagai salah satu bentuk ruang terbuka hijau, akan tetapi tidak disebutkan berapa jumlah yang seharusnya dialokasikan bagi lahan pertanian perkotaan. Pada pasal 8, disebutkan bahwa kawasan hijau pertanian pemanfaatannya untuk tanaman pangan & hortikultura. Artinya, perkotaan pun perlu mendayagunakan dirinya dalam hal kemandirian pangan, dan tidak semena-mena mengalihfungsikan kawasan pertanian.

Hal ini menjadi alasan bagi Kota Surabaya menyiapkan dua kawasan menjadi lahan pertanian perkotaan atau yang dikenal dengan istilah urban farming. Pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahun ini diutarakan calon kawasan urban farming yaitu Balas Klumprik seluas 12,5 Ha dan Bangkingan seluas 13,85 Ha. Urban farming memiliki karakter tersendiri, “merupakan sistem pertanian berbasis perkotaan, yang memanfaatkan lahan pekarangan untuk mengembangkan pangan. Kenapa justru memanfaatkan pekarangan, karena memang lahan sawah dan tegalannya sudah hampir habis”. Tutur Oniek yang mulai aktif mengoperasikan Kantor Ketahanan Pangan sejak Januari 2009.

Isu ketahanan pangan juga melatarbelakangi pendayagunaan lahan untuk urban farming. “Krisis pangan di tahun mendatang memang dimungkinkan, dengan kondisi krisis ekonomi, daya beli masyarakat menurun, akses pangan juga menurun. Pemerintah kota kemudian memberdayakan masyarakat miskin. Keluarga miskin di Surabaya diberdayakan melalui proses pembelajaran di bidang pertanian, supaya mereka lebih siap dan mampu mengembangkan cadangan pangan di halamannya,” ungkap Oniek kembali.

Jikalau beberapa tahun terakhir, Surabaya kian dikenal partisipasi warganya dalam pemeliharaan lingkungan dengan berbagai kegiatan penghijauan dan pemilahan sampah, maka pertanian perkotaan bukanlah gagasan yang sulit direalisir. Justru berdampak selain pada perubahan fisik lingkungan juga menyumbang kemandirian konsumsi di tingkat rumah tangga.

Jikalau beberapa tahun terakhir, Surabaya kian dikenal partisipasi warganya dalam pemeliharaan lingkungan dengan berbagai kegiatan penghijauan dan pemilahan sampah, maka pertanian perkotaan bukanlah gagasan yang sulit direalisir. Justru berdampak selain pada perubahan fisik lingkungan juga menyumbang kemandirian konsumsi di tingkat rumah tangga.

Akan tetapi tentunya dengan tidak meniadakan keberlangsungan lahan pertanian sawah yang kini tersisa 1400 Ha. Perlindungan terhadap aset sumber daya alam lokal ini secara otomatis jugalah realisasi terhadap ruang terbuka hijau.

Sejauh ini, bagaimanakah perkembangan urban farming di Kota Surabaya? Satu tahun ini keluarga miskin (GAKIN) dijadikan sasaran implementasi urban farming yang dimotori oleh beberapa elemen pemerintahan. Dinas Pertanian dan Perikanan di Pagesangan dan Kantor Ketahanan Pangan diantaranya.

“Ada 1570 kepala keluarga GAKIN yang mendapat hibah berupa perlengkapan untuk pembesaran bibit belut, paling tidak memenuhi kebutuhan keluarga terlebih dulu, setelah itu barulah ke depannya dapat menjadi hasil sampingan bagi keluarga tersebut”. Ujar Manggar, Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Surabaya. Setiap kepala keluarga yang terpilih mendapat 50-75 ekor bibit belut, tong, media pembibitan, serta pakan. Demikian pula dengan Kantor Ketahanan Pangan Kota Surabaya, “Pada tahap pertama ada 9.135 KK GAKIN yang mendapat hibah berupa benih dan bibit tomat, terong, cabe, pupuk NPK dan urea, 25 lembar polibag, dan 12 sak media organik per KK” ujar Oniek.

Keluarga miskin menjadi prioritas sasaran karena jumlah angka kemiskinan menurut data tahun 2007 mencapai 126.000 jiwa, sekalipun disinyalir terjadi penurunan pada tahun lalu. Perlu dikritisi bahwa program yang bersifat hibah ini masih belum dipikirkan secara serius keberlanjutannya, agar tidak memunculkan ketergantungan melainkan sebaliknya, menghidupi kemandirian.

“Sementara ini hanya pembesaran saja, minimal bisa dikonsumsi sendiri oleh warga. Nantinya akan ada evaluasi terhadap program ini, akan dilanjutkan atau tidak.” tambah Manggar. Sama halnya dengan yang diselenggarakan oleh Kantor Ketahanan Pangan, karena program ini bersifat hibah, keberlanjutan diukur dengan pemberian benih saja. Harapannya, warga bisa melanjutkan dengan membibitkan sendiri benih tanaman yang diberikan.

Bimbingan teknis menjadi pembekalan agar warga mampu mengupayakan pengoptimalan lahannya masing-masing, baik dengan pembesaran belut maupun penanaman sayur mayur.

“Mereka mendapat bantuan teknis dari pendamping ahli di lapangan, supaya tidak kaget. Sebagian besar dari mereka masih awam dengan kegiatan perikanan atau pertanian”. Tutur Khusairi, tim ahli perikanan di Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Surabaya.

Selain itu, urban farming yang diterapkan perlu sungguh-sungguh kembali ke sumber daya alami, tak lagi memanfaatkan asupan-asupan kimiawi sekalipun dalam jumlah yang sedikit. Pupuk organik atau alami, selain berperan menjaga kualitas lahan, juga lebih mudah diperoleh. Bahan bakunya dari bahan-bahan lokal, sehingga tidak menciptakan ketergantungan baru.

Penyelenggaraan urban farming merupakan inisiatif yang layak dikembangkan oleh kota-kota lain. Keselarasan dengan alam mulai diciptakan, selain itu kita tidak kian terasing dari segenap potensi yang dimiliki. **devi